Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut / Imam Syahputra).
RAKOR: Wakil Gubernur Sumut Surya menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumut yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut di Aula Inna Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (14/5/2025).
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajak semua pihak berkolaborasi menangani jalan di Sumut. Penanganan jalan Sumut, memiliki tantangan tersendiri yaitu panjang hingga lanskap wilayah yang beragam.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya pada saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan Sumut di Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (14/5/2025).
Diketahui, jalan provinsi memiliki panjang total 3.005,65 km. Dari jumlah tersebut, sekitar 56% dalam kondisi baik, 21,81% dalam kondisi sedang, 4,78% mengalami kerusakan ringan, dan 17% dalam kondisi rusak berat. Sementara itu jalan kabupaten/kota memiliki panjang total mencapai 35.379,07 km, atau sekitar 86% dari total jaringan jalan di Sumut.
“Di sinilah pentingnya koordinasi, sinergi, dan inovasi antara seluruh pemangku kepentingan. kita harus mampu menyusun skala prioritas yang tepat, memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, serta menjajaki berbagai alternatif pembiayaan lainnya seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana corporate social responsibility (CSR), dan dukungan dari mitra strategis lainnya,” kata Surya.
Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan atau belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
Dikatakan Surya, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi komponen vital dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan infrastruktur yang layak dan terintegrasi berperan besar dalam memperlancar arus distribusi barang dan jasa, membuka akses antarwilayah, serta mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.
“Pembangunan jalan dan jembatan juga secara langsung berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengembangan wilayah tertinggal dan terisolir,” ujar Surya.
Senada dengan Wagub, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja juga menyebutkan kolaborasi merupakan hal penting dan strategis dalam penanganan jalan dan jembatan di Sumut. Untuk itu, Ia mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan perusahaan lain yang beroperasional di Sumut.
“Kami percaya perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak bisa berjalan sendiri, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Demi memunculkan konektivitas wilayah yang lebih merata dan aman,” kata Stanley.
Turut hadir pada pembukaan rapat tersebut para Bupati dan Walikota. (ril/sor)
