DEMO: Massa yang unjuk rasa di DPRD Sumut. (ist/sadamanews.com)
MEDAN – sadamanews.com – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) turun ke jalan di Kota Medan pada Senin (8/9/2025) siang.
Lalu massa dari LSM TKN Kompas Nusantara, LSM Perintis, petani, buruh, dan pengemudi ojek online berkumpul di Lapangan Merdeka lalu bergerak menuju Gedung DPRD Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Pengunjuk rasa menggugat keras kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat. Tuntutan utama yakni jalankan Undang-undang Perampasan Aset Koruptor, hapus tunjangan DPR, turunkan pajak yang mencekik dan mencederai hati rakyat, tegakkan harga diri guru, petani, buruh dan pengemudi ojek online, serta singkirkan pejabat dan aparat yang menyalahgunakan wewenang.
Ketua Ampri, Johan Merdeka, menegaskan negara ini sedang berada di titik genting. “Mau ke mana negara kita ini, apakah kita mau pecah menjadi negara bagian. Aspirasi rakyat jangan lagi diabaikan. Kami datang bukan untuk mengemis, tetapi untuk menegakkan keadilan,” ujarnya dengan suara lantang l.
Massa juga menyoroti praktik kotor PTPN yang kini beroperasi dengan nama PTPN 1 Regional 1, yang dianggap merampas tanah rakyat. Mereka mengecam keras permainan harga gabah oleh tengkulak sementara pupuk subsidi justru dipermainkan hingga membuat petani semakin terpuruk.
Juga tarif ojek online yang dipermainkan demi kepentingan kelompok tertentu juga ikut menjadi sorotan. Ampri menegaskan, kesewenang-wenangan aparat dan pejabat korup sudah tidak bisa lagi ditoleransi.
Di Gedung DPRD Sumut, massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP, Sunarto. Sedangkan di Kantor Gubernur Sumut, perwakilan aliansi diterima oleh Kesbangpol melalui Muliyono.
Semua tuntutan dicatat dan dijanjikan akan disampaikan kepada pimpinan lembaga terkait dalam pekan ini.
Ketua Umum DPP TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis mengatakan tuntutan rakyat ini bukan main-main.
“Pemerintah jangan tuli dan jangan buta terhadap penderitaan rakyat kecil. Undang-undang Perampasan Aset Koruptor harus segera dijalankan, pajak yang mencekik harus diturunkan, tunjangan DPR dihapus. Jika suara rakyat terus diabaikan, jurang ketidakpercayaan akan semakin dalam. Itu lebih berbahaya daripada sekadar demonstrasi di jalan,” tegasnya.
Setelah memastikan pesan mereka diterima secara resmi, massa membubarkan diri dengan damai. Sepanjang aksi, pengamanan dilakukan oleh Kepolisian, TNI, dan Satpol PP. (sormin)
