DEMO: Pengunjukrasa saat demo di kantor Dinkes Kota Medan (atas). Dan bawah, saat pengunjuk rasa mendatangi Klinik dr Andreas Henfri Situngkir di Jalan Tuamang Medan.
MEDAN – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan Skincare (PSK) unjukrasa di depan kantor Dinas Kesehatan Medan, Jalan Ibus Raya di Kecamatan Petisah Medan pada Jumat (18/10/2024) siang.
Dalam orasinya, mereka tidak setuju dengan perilaku dari dr Andreas Henfri Situngkir yang diduga melegalkan produk Skincare yang belum berlabelkan BPOM RI.
Akun atas nama @dokterdetektif dalam konten videonya menerangkan bahwa dr Andreas Henfri Situngkir itu adalah fix bukan Dokter Just Jastipers.
“Kami menilai bahwa yang dinyatakan oleh akun @dokterdetektif tersebut adalah nyata dan benar karena skincare yang dibawanya dari Thailand tanpa BPOM Republik Indonesia,” ujar Ferdy Sembiring selaku koordinator aksi.
Para pengunjukrasa juga meminta dengan tegas agar Dinas Kesehatan Kota Medan segera mencabut ijin praktek dr Andreas Henfri Situngkir.
“Kami meminta dengan tegas agar Ikatan Dokter Kota (IDI) Medan mencabut keanggotaan dari dr Andreas Henfri Situngkir,” tambahnya.
Ferdy juga menilai sikap dr Andreas sudah merendahkan profesi seorang dokter.
Zulhilminil Amani Hasibuan selaku Ketua Tim Survei Land Imunisasi Dinkes Kota Medan yang menjumpai para pengunjukrasa mengatakan segala protes dan keluhan mereka akan dilaporkan ke pimpinan.
“Segala protes dari kalian (pengunjuk rasa-red) akan kami laporkan ke pimpinan untuk dibahas,” ujarnya.
Usai berunjukrasa di Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan, para warga kemudian melakukan aksi di tempat praktek dr Andreas di Jalan Tuamang Medan.
Dengan dikawal petugas Kepolisian, para pengunjuk rasa menempelkan spanduk di tembok dan pintu ruang praktek dr Andreas.
dr Andreas Henfri Situngkir yang dikonfirmasi melalui WhatsApp mengatakan bahwa ia hanya memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang soal claim kosmetika berdasarkan Peraturan BPOM no 3 tahun 2022 dan bagaimana layaknya profesi seorang dokter harus mengikuti fatwa kode etik yang sudah dikeluarkan dalam SK MKEK 029/PB/K.MKEK/04/2021.
“Saya sangat terkejut serangan itu sampai dengan terjadinya unjuk rasa ke Dinkes Kota Medan dan IDI Medan apalagi sampai ke Klinik saya,” ujarnya.
Tambah dr Andreas, Ketua IDI sudah konfirmasi kepadanya dan akan dilakukan pertemuan dengan Kadinkes Kota Medan. (sor)
