Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI).
MEDAN – Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni tegas menolak adanya wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Sultoni mengatakan, mengembalikan Polri di bawah TNI/Krmendagri merupakan bentuk penghianatan terhadap reformasi yang sudah susah payah penuh pengorbanan diperjuangkan.
“Kalau ini diterapkan tentu menjadi langkah mundur dari perjalanan bangsa Indonesia,” ujarnya, Kamis (5/12).
Sultoni menjelaskan, TNI, Kemendagri, dan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang berbeda. Untuk itu, sangat tidak tepat menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.
“Namun demikian, kita tidak ingin Polri juga menjadi jumawa, demikian halnya dengan TNI. Sehingga, adanya gesekan antara personel TNI dan Polri di lapangan dapat dicegah,” terangnya.
Menurutnya, adanya usulan agar korps Bhayangkara kembali di bawah TNI/Kemendagri harus juga menjadi bahan evaluasi internal Polri untuk terus berbenah.
“Pertama, tentu Polri harus semakin bekerja profesional dan beritegritas. Kedua, jajaran Polri harus tegas tidak berpolitik praktis, jangan ada cawe-cawe urusan politik,” ungkapnya.
Sultoni memberikan catatan banyaknya kasus yang mendegradasi citra Polri belakangan ini juga harus menjadi atensi besar Kapolri untuk segera melakukan reformasi dan berani menindak tegas jajarannya yang melanggar aturan.
“Kita sangat menyayangkan ada kasus polisi menembak polisi hingga polisi menembak masyarakat tanpa alasan kuat. Ini menjadi PR besar Kapolri untuk bisa mereformasi jajarannya,” pungkasnya. (ril/sor)
