TERIMA : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima sejumlah masyarakat dan kelompok nelayan dari Kabupaten Nias Selatan yang didampingi oleh Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di kediaman sementara Gubernur di Kota Gunungsitoli, Jumat (30/10/2026).
(Foto : Alexander AP Siahaan/Diskomimfo Provsu).
GUNUNGSITOLI — sadamanews.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan terobosan pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas penunjang nelayan di Kabupaten Nias Selatan. Salah satunya dengan mendorong keterlibatan pihak swasta dan perbankan agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi kelompok nelayan, pembudidaya, serta Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di kediaman sementara Gubernur di Kota Gunungsitoli, Jumat (30/10/2026).
Bobby mengungkapkan, usulan tambahan anggaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut mencapai Rp229 miliar. Namun, dengan adanya penyesuaian anggaran, diperlukan langkah kreatif agar pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), hingga ketersediaan kapal tetap dapat direalisasikan.
“Kalau anggaran kita disesuaikan, harus ada ide kreatif. Jangan kalau uangnya dipotong, berarti kerjanya dipotong. Kita dorong pembangunan fasilitas bisa bekerja sama dengan pihak swasta,” ujar Bobby Nasution.
Menurut Bobby, Pemprov Sumut siap menjembatani pembiayaan melalui skema kredit perbankan dengan opsi subsidi bunga dari pemerintah. Skema tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan fasilitas penunjang perikanan secara profesional dan berkelanjutan, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Misalnya pembuatan pabrik es, tidak semuanya harus pakai APBD. Bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dikelola kelompok nelayan. Yang ditanggung pemerintah mungkin bunganya, sehingga usaha pabrik es betul-betul berjalan secara optimal,” tegasnya.
Selain pembiayaan, Bobby menyoroti pentingnya penyusunan skala prioritas kebutuhan nelayan, terutama di kawasan kepulauan seperti Pulau Telo. Ia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Pemkab Nias Selatan mendata secara detail kebutuhan paling mendasar, mulai dari alat tangkap, pasokan air bersih dan listrik, hingga ketersediaan pabrik es dan pasar.
Bobby juga menegaskan, program pembangunan fisik seperti Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden di Telukdalam dan Pulau Telo perlu dikawal dengan berbagai program penyangga. Hal tersebut penting agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.
“Pembangunan satu program tidak bisa berdiri sendiri tanpa program penyangga. Cita-cita Bapak Presiden bukan hanya membangun fisiknya, tetapi nelayan benar-benar mendapatkan manfaatnya secara berkesinambungan,” tutur Bobby.
Menanggapi keinginan masyarakat agar Gubernur hadir langsung di Pulau Telo, Bobby menyambut baik aspirasi tersebut. Namun, ia meminta kesiapan data dan program bantuan dimatangkan terlebih dahulu agar kunjungannya nantinya sekaligus membawa solusi konkret bagi masyarakat.
“Saya ke sana programnya harus jelas dulu. Supaya pas saya datang, kita tidak hanya bawa janji, tapi membawa program dan solusi nyata untuk nelayan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia memaparkan bahwa wilayahnya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, mulai dari hasil tangkapan ikan, rumput laut, kerang, hingga ratusan ribu bibit lobster. Kawasan kepulauan Nias Selatan juga memiliki 53 titik ombak yang potensial untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.
Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan fasilitas dan alat tangkap. Sebagian besar dari 7.116 nelayan di wilayah Teluk bahkan masih melaut menggunakan sampan dayung.
Sokhiatulö juga menyoroti belum tersedianya akses pasar yang memadai bagi hasil produksi masyarakat. Salah satu contohnya, sekitar 60 ton rumput laut tidak dipanen pada bulan lalu karena tidak adanya pembeli. (ri/sormin)
