PIMPIN: Bupati Taput Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si memimpin rapat dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Petani Millenial dan TAPD membahas RKPD tahun 2026. (ist/sadamanews.com)
TAPUT – sadamanews.com- Bupati Tapanuli Utara (Taput) Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si memimpin rapat dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Petani Millenial dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) membahas RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2026 yang dihadiri para asisten di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Taput, Tarutung pada Selasa (21/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran, sementara pelaku utama di lapangan adalah masyarakat, khususnya petani milenial dan kelompok tani. Ia berharap kebutuhan pangan MBG (Makanan Bergizi Gratis) dapat disuplai dari produksi lokal Taput.
“Dalam pelaksanaan MBG, ada dana sebesar Rp 187 miliar yang akan berputar di Kabupaten Tapanuli Utara, ini merupakan peluang yang sangat bagus karena dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Setiap kelompok masyarakat dan Petani Milenial harus mampu memproduksi bahan untuk keperluan MBG dan mampu menangkar benih agar kita berdikari dan tidak bergantung pada daerah lain,” ujar Bupati.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kebijakan dan anggaran dijalankan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil nyata. “Kita tidak boleh hanya merencanakan setiap tahun. Supaya kebijakan dan anggaran kita tidak salah sasaran, maka bantuan diberikan kepada pelaku yang serius, dalam hal ini Petani Milenial. Kalau Tahun ini kita melakukan perencanaan, action tahun 2026, tahun 2027 dan seterusnya kita harus memperoleh hasilnya sehingga program ini berkelanjutan”.
Bupati juga meminta Perseroda untuk berperan aktif menampung hasil pertanian dan menyalurkannya ke MBG. Ia juga menekankan perlunya perencanaan berbasis data, seperti menghitung kebutuhan MBG dan kemampuan produksi petani dalam menyediakan komoditas pangan.
“Kalau dalam setahun kita hanya bisa membina 20 kelompok tani, tidak apa-apa, yang penting kelompok tersebut benar-benar berkembang dan menjadi pionir, selanjutnya bantuan dapat dialihkan kepada kelompok lain,” tutup Bupati. (sd/sormin)
