SAMBUT : Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Sanco Simanulang,ST, MT, IPM, ASEAN Eng bersalaman dengan Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau. (ist/sadamanews.com)
BOALEMO – sadamanews.com – Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Sanco Simanulang,ST, MT, IPM, ASEAN Eng disambut hangat Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau didampingi Wakil Bupati Boalemo Mahmudin Hambali, S.Sos, M.Si bertempat di ruang kerja Bupati, Rabu (3/9/2025).
Dalam keterangan tertulis BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sabtu (6/09/2025), kunjungan Kepala BPJS ketenagakerjaan Cabang Gorontalo kali ini, untuk melakukan silaturahmi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 adalah tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk menjamin perlindungan pekerja di Indonesia.
“Izin Pak Bupati, kami baru seminggu bertugas, mohon arahannya dan terimakasih atas sambutan yang hangat, semoga kedepan kami dapat melayani pekerja di wilayah Boalemo dengan sebaik baiknya, “ ujar pria yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara Bidang Kepesertaan.
Inpres ini, lanjut Sanco memerintahkan berbagai pejabat pusat dan daerah untuk mengambil langkah-langkah mendukung program ini, termasuk menyusun regulasi, mengalokasikan anggaran, mendaftarkan pekerja, dan mensyaratkan kepesertaan Jamsostek dalam pengurusan izin usaha.
Ditambahkan Sanco, total pekerja di Kabupaten Boalemo diperkirakan 78.154 orang sedangkan jumlah pekerja formal sekitar 27.610 orang, sekitar 35,33% dari total pekerja.
Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Boalemo adalah sekitar 152,1 ribu jiwa pada tahun 2024 menurut Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 67,78% penduduk Boalemo berusia produktif (15-59 tahun), yaitu sekitar 103,1 ribu jiwa.
“Kami yakin dan percaya Pemerintah Boalemo melalui Bapak Bupati dan Bapak Wakil serta jajaran dapat memberikan arahan dan terobosan peningkatan coverage, karena belum sampai 50 %,” ujarnya.
Sanco juga mengusulkan agar Bupati dan seluruh pejabat daerah seperti Wakil Bupati dan juga DPRD dapat menjadi peserta, karena akan menjadi contoh baik kepada masyarakat.
Sedangkan program perlindungan 100 orang per desa tenaga rentan, perlindungan 6 orang 1 ASN, oprtimalisasi dana CSR dari perusahaan perusahaan, setidaknya akan dapat membantu peningkatan coverage, disamping peningkatan coverage dari tenaga rentan lewat dana APPBD.
SAMBUT
Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau didampingi Wakil Bupati Boalemo Mahmudin Hambali, S.Sos, M.Si., menyambut hangat kehadiran rombongan BPJS Ketenagakerjaan dari Provinsi Gorontalo.
Disebutkan, guna mewujudkan perlindungan pekerja di wilayah Boalemo melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemkab setuju terhadap optimalisasi perlindungan jaminan sosial guna memastikan seluruh pekerja, termasuk pekerja informal dan non-ASN, terdaftar dan menjadi peserta aktif dalam program Jamsostek.
“Kita sudah sangat merasakan bagaimana manfaat kehadiran program BPJS ketenagakerjaan, seperti hal nya jaminan kematian Rp 42 juta. Dana tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat ,” ujar Bupati.
Sebagaimana diketahui, biaya adat kematian cukup besar meliputi pemberian sadaka (upeti) kepada tamu, seperti bako hati (pernik doa) yang dibagikan kepada pemimpin dan tamu umum, serta biaya ritual-ritual tertentu seperti mutimualo. Besarnya biaya akan tergantung pada jumlah dan status tamu yang diundang, serta berbagai tradisi yang dilakukan setelah pemakaman, yang semuanya berlandaskan pada ajaran Islam
“BPJS begitu penting perannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat Boalemo. Pemkab Boalemo dan jajaran siap mendukung kedepan,” ujar Bupati didampingi Wakil Bupati H. Lahmuddin hambali, M.Si dan Kepala badan kepegawaian daerah Rahmat Biya S.KM, MM.
“Pekerja rentan seperti pemanjat pohon kelapa yang memiliki resiko tinggi dalam bekerja. Kita akan ajak para kelompok tani agar seluruhnya terlindungi.
Tentunya seluruh lapisan pekerja,” ujar Bupati.
Disampaikan, perlindungan pekerja rentan ini ke depannya akan diakomodir melalui APBD maupun penggunaan dana CSR perusahaan BUMD dan perusahaan besar lainnya.
“ Kita juga siap mengeluarkan regulasi terkait kepatuhan bagi seluruh pemberi kerja dalam program ini,” tutup Bupati. (ril/sormin)
