UNJUK RASA: Puluhan tukang parkir Kota Binjai bersama Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Kota Binjai menggelar aksi unjukrasa. (ist/sadamanews.com)
BINJAI – sadamanews.com – Puluhan tukang parkir Kota Binjai bersama
Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Kota Binjai menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Pemerintah Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Binjai Kota, Kamis (11/6/26).
Para pendemo mempertanyakan dugaan pungli berupa kenaikan setoran parkir yang diduga dilakukan kordinator kepada para juru parkir yang ada di Kecamatan Binjai Kota, terkhusus di Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Ahmad Yani.
“Permasalahan ini kami anggap tidak bisa berlarut larut. Apalagi tarif parkir ada landasan hukumnya,” ujar Aldo Tarigan, salah seorang orator dalam aksi unjukrasa tersebut.
Menurut Simanjuntak, juru parkir lainnya mereka merupakan pejuang PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk Kota Binjai.
“Sejak tahun 2022, dana parkir dikelola secara tidak becus oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai yang saat itu Kepala Dinasnya adalah orang yang saat ini menjabat Sekda, yaitu Bapak Chairin Simanjuntak. Sistem ini bobrok dan harus dipertanggungjawabkan,” tegas juntak.
Juru parkir Kota Binjai lainnya yang mengaku bernama Dedi mengatakan, beberapa jam sebelum menggelar aksi unjukrasa, dirinya mendapat intimidasi dari preman yang diduga merupakan orang suruhan dari Dinas Perhubungan Kota Binjai.
“Tadi saya mendapat intimidasi dari preman. Saya dicekik dan diancam, hidup kami tukang parkir disini menjadi terancam. Kami tegaskan bahwa ini merupakan kordinator berkedok preman,” ucap Dedi yang juga mengaku sebagai Ketua Petir (Persatuan Tukang Parkir) Kota Binjai.
Orator aksi lainnya, Gurki Sembiring, mengutuk perbuatan intimidasi yang dilakukan preman terhadap Juru parkir. Untuk itu, ia mendesak Walikota Binjai untuk turun langsung dan melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, karena diduga sektor parkir menjadi lahan basah sekaligus sebagai faktor kebocoran PAD.
Beberapa tuntutan pun disampaikan oleh para pengunjukrasa, diantaranya meminta Walikota Binjai untuk mencopot Kadishub dan Kabid Parkir Kota Binjai serta Transparansi dana parkir.
“Hari ini kami memperjuangkan juru parkir dimana Pemko Binjai telah dzolim terhadap juru parkir yang ada di kota Binjai. Mereka (preman ) telah mengintimidasi ketua juru parkir. Untuk itu kami minta kepada Walikota Binjai bisa menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Gurki Sembiring.
Gurki juga menyoroti naiknya setoran parkir yang diberlakukan mulai hari ini terhadap juru parkir yang diduga dilakukan secara sepihak oleh Kordinator. Ditegaskannya, mulai hari ini setoran parkir yang dikelola melalui kordinator mengalami kenaikan hingga 50 persen lebih.
Seperti yang awalnya setoran kepada kordinator sebesar Rp. 70.000 menjadi Rp. 140.000. Sedangkan yang Rp. 50.000 menjadi Rp. 100.000.
“Menurut hemat kami, naiknya tarif parkir ini tidak didasari dengan adanya surat edaran. Ini merupakan bukti kedzoliman oknum Pemko Binjai untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan kami menduga kenaikan tarif ini diperuntukkan sebagai biaya pencalonan pada saat Pemilihan Kepala Daerah mendatang,” beber Gurki Sembiring.
Sedangkan terkait intimidasi yang dilakukan preman terhadap ketua parkir, Gurki berjanji akan segera melaporkannya ke Polres Binjai.
“Terkait intimidasi yang dilakukan oleh preman yang diduga merupakan orang suruhan Dishub, kami hari ini kami akan melaporkannya,” katanya.
Usai menyampaikan aksinya, beberapa perwakilan pengunjukrasa akhirnya dipersilahkan masuk ke ruangan untuk mendiskusikan tuntutan mereka. Hingga sejauh ini, belum diketahui hasil sari pertemuan tersebut. (ndi/Sormin)
