Gubsu Bobby Nasution. (ist/sadamanews.com)
MEDAN – sadamanews.com -Sikap berani dan visioner ditunjukkan Gubsu Bobby Nasution saat menerima Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Sebagai pemimpin, gubernur termuda itu menunjukkan sikap dan upaya mewujudkan Sumut berkedaulatan selaras dengan konsep asta cita Presiden Prabowo.
Pada pertemuan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu itu, Bobby meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah bagi wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Sumut, khususnya wilayah Kepulauan Nias.
Atas hal itu, Akademisi Universitas Dharmawangsa Dr Rahman Tahir MIP turut angkat bicara. Menurutnya, Gubernur Bobby menunjukkan sikap berani dan visioner serta menunjukkan Provinsi Sumut yang berdaulat di hadapan Banggar DPR RI.
“Pernyataan Gubernur itu berani dan visioner, dapat menciptakan Provinsi Sumut yang berkedaulatan dan berkeadilan selaras dengan konsep pembanguan Asta Cita Presiden Prabowo,” ungkap Rahman Tahir.
Dosen Administrasi Publik Universitas Dharmawangsa itu menilai, mengarusutamakan kepentingan daerah 3T berarti memberikan perhatian khusus, alokasi dana dan kebijakan yang afirmatif.
“Khususnya kepada daerah-daerah yang kondisi geografis dan sosial tertinggal dari daerah lain berdasarkan azaz keadilan sosial dan kesetaraan,” ujar Alumni Doktoral FISIP USU tersebut.
Di bagian lain, Rahman menggarisbawahi pernyataan Gubsu di hadapan Banggar DPR merupakan sebuah keniscayaan pemerataan pembangunan dan investasi di Sumut. Langkah strategis itu pula yang dianggap sebagai perwujudan amanat konstitusi guna memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T.
Saat menerima kunjungan Banggar DPR RI, Gubsu meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Sumut, khususnya wilayah Kepulauan Nias.
“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di (Kepulauan) Nias, mereka sangat berharap agar tidak ada penyesuaian terhadap skema TKD,” ujar Bobby.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan masukan agar besaran serta waktu penyaluran TKD dapat diinformasikan lebih awal. Menurutnya, kepastian waktu sangat penting agar pemerintah daerah dapat segera menjalankan program pembangunan sejak awal tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah yang bertugas mengkaji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antar daerah.
Bobby menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk berkolaborasi bersama DPR RI.
“Kalau dibentuk satu Satgas, tentu kami sangat mendukung dan bersemangat. Kami siap bekerja bersama untuk tujuan tersebut,” kata Bobby. (ist/Sormin)
