KUNJUNGI: Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Jum’at (12/9/2025).
(Foto : Dinas Komunikasi dan Informartika Provinsi Sumut / Imam Syahputra)
MEDAN – sadamanews.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Utara) Togap Simangunsong mengingatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, untuk terus membantu mempermudah dan mempercepat izin bagi para pengusaha yang berinvestasi di Sumut. Dengan begitu, akan semakin banyak investor yang datang dan ekonomi pun dapat terus berkembang.
Hal ini disampaikan Togap Simangunsong saat berkunjung ke Dinas PMPTSP Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Jumat (12/9/2025).
“Kemudahan izin investasi ini akan mendorong kemajuan Sumut, karena dengan berkembangnya investasi tentunya ekonomi juga bangkit dan berefek dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam mempercepat stimulus ekonomi, Togap juga meminta Dinas PMPTSP Sumut untuk mempercepat serapan anggaran. Diharapkan dengan percepatan ini, uang yang beredar dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Hal tersebut, menurutnya, menjadi sangat penting, melihat inflasi saat ini masih menyentuh diangka 4,46% yang tentunya berdampak pada kemampuan daya beli, baik pada bahan pokok dan lainnya sangat menurun.
“Upaya kita adalah menstimulus hal tersebut dengan melakukan percepatan serapan anggaran. Kabupaten/Kota juga sudah kita minta melakukan hal ini,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMPTSP Sumut Chandra Dalimunthe mengatakan, jumlah investasi yang masuk pada tahun 2025 di Sumut yakni sebanyak 3.745 proyek dengan nilai investasi sekitar Rp20,08 triliun untuk Perusahan Milik Asing (PMA).
“Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdata 23.613 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp25,98 triliun,” ucap Chandra Dalimunthe.
Menurutnya, arah kebijakan investasi yang dilaksanakan Dinas PMPTSP Sumut antara lain meningkatkan kualitas layanan perizinan, serta mendorong penyelenggaran mal pelayanan publik. (ril/Sormin)
