(Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo)
IKUTI: Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (8/9).
MEDAN – sadamanews.com -Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya bersama Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong mengikuti rapat koordinasi (Rakor) penanganan inflasi, kemiskinan, dan menyikapi situasi terkini pascademo, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Rakor diselenggarakan secara zoom dan offline, di lantai 6, ruangan Sumut Smart Province, Senin (8/9/2025).
Usai Rakor, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya bersama Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong menginstruksikan seluruh jajaran agar segera melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi yang terlibat dalam hal penanganan kemiskinan dan inflasi di Sumut. Wagub Sumut mengatakan, salah satu komoditas yang menjadi atensi adalah harga cabai merah dan beras.
“Segera berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan kabupaten/kota untuk menganai masalah kemiskinan dan inflasi. Memastikan pasokan dan distribusi beras hingga ke masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan perkembangan tentang unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia.
“Aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang terjadi sejak 25 Agustus sampai 7 September 2025, terjadi sebanyak 228 aksi yang terjadi di 35 provinsi, kabupaten/kota. Saat ini kondisinya sudah melandai ,” kata Tito.
Untuk menangani hal itu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Kemudian terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengatakan, kolaborasi menjadi kunci dalam menangani kemiskinan ekstrem. Ia menyebutkan kemiskinan harus turun 0,86% per tahun, agar target penurunan kemiskinan sebesar 5% pada tahun 2029 tercapai.
“Jumlah penduduk miskin tercatat pada tahun 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Sementara penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 2,38 juta orang,” ucapnya.
Pemerintah sudah berupaya dalam merancang sejumlah strategi untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat, seperti mengurangi beban dasar dengan memberikan jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran. Kemudian, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses dan kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, dan menciptakan peluang usaha.
Strategi selanjutnya adalah penurunan kantong kemiskinan, dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan. “Hampir seluruh provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem,” katanya.
Turut hadir Kepala BPS, seluruh kepala daerah se-Indonesia, dan seluruh jajaran kementerian dan pimpinan perangkat daerah. (*/sormin)
