KATA SAMBUTAN : Wabup Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS memberikan sambutan Rapat Kerja II Badko HMI Sumatera Utara serta Rapimcab HMI se-Sumatera Utara di Wing Hotel Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis, Sabtu (20/12/2025).
(Foto Diskominfostan Deli Serdang)
BATANG KUIS – sadamanews.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selama ini konsisten menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial.
Peran mahasiswa sangat penting sebagai pengontrol kebijakan publik dan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Sinergi antara generasi muda, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum adalah hal penting dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi.
“Kader HMI hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Apa yang dilakukan hari ini melalui proses kaderisasi, diskusi, dan perjuangan intelektual akan menentukan wajah Sumatera Utara beberapa tahun ke depan,” ucap Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS di Rapat Kerja II Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumatera Utara serta Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) HMI se-Sumatera Utara di Wing Hotel Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis, Sabtu (20/12/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, lanjut Wabup, mendukung kegiatan-kegiatan intelektual dan kaderisasi yang dilakukan HMI.
“Semoga Rapat Kerja II dan Rapimcab ini bisa melahirkan program-program yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” harap Wabup.
Di kegiatan yang dirangkai dengan launching buku dan refleksi akhir tahun 2025 dengan mengangkat tema, “Akselerasi Pembangunan Sumatera Utara: Meneguhkan Peran Intelektual HMI dalam Mengawal Kebijakan Publik yang Berkeadilan” itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Dr Harli Siregar SH MHum menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga independensi dan mendukung pembangunan daerah tanpa terlibat dalam praktik-praktik yang menyimpang.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deli Serdang ini juga menekankan pentingnya peran HMI sebagai mitra kritis dan independen dalam mengawal kebijakan publik serta proses pembangunan di Sumatera Utara.
Lebih lanjut, Kajatisu mengajak seluruh kader HMI untuk bersama-sama mengawal implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku, pada 2 Januari 2026.
Dikatakannya, KUHP baru tersebut sebagai wujud hadirnya nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional dan membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
Sebelumnya, Ketua Panitia, Muhammad Nashry dalam laporannya menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi momentum strategis bagi HMI untuk melakukan evaluasi organisasi, merumuskan langkah ke depan, sekaligus menegaskan peran intelektual HMI dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial.
Hadir di kegiatan tersebut, para senior HMI, pengurus Badko HMI Sumatera Utara, pimpinan cabang HMI se-Sumatera Utara, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Deli Serdang. (sdn/sormin)
