PIMPIN : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin rapat percepatan pemulihan pascabencana, di Aula Kantor Badan Penghubung, Jakarta, Selasa (27/1/2026). (DISKOMINFO SUMUT)
JAKARTA – sadamanews.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta kabupaten/kota yang terdampak bencana agar segera menyelesaikan dua dokumen utama dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana.
Dua dokumen tersebut adalah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data By Name By Address (BNBA).
Kedua dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Bantuan yang disalurkan antara lain berupa dana tunggu hunian (DTH), stimulus ekonomi, pembangunan hunian tetap (huntap), bantuan mebeler rumah, dan bantuan lainnya.
Hingga saat ini, masih terdapat dua daerah yang belum menyelesaikan dokumen R3P. Bobby Nasution pun meminta agar penyusunan dokumen tersebut segera dirampungkan.
“Buat datanya secepat dan setepat mungkin, sebentar lagi Ramadan, kita ingin masyarakat nyaman beribadah, kemudian Idulfitri, kita tak mau masyarakat kita masih dalam situasi bencana saat Hari Raya,” kata Bobby Nasution di Aula Kantor Badan Penghubung, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Untuk memastikan keakuratan data, Bobby Nasution meminta pemerintah kabupaten/kota berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini penting agar data yang disusun valid serta tidak menimbulkan persoalan hukum maupun maladministrasi.
“Berkolaborasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan agar data tersebut valid dan benar secara administrasi, kemudian nanti dilanjutkan verifikasi BPS, karena itu kita perlu kerja lebih cepat,” kata Bobby Nasution.
Rapat tersebut dihadiri seluruh kepala daerah yang terdampak bencana, antara lain Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar P Hutabarat, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta bupati dan walikota lainnya. Turut hadir pula organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota. (ril/sormin)
