PERMUDAH: Kadis PERKIM Sumut Hasmirizal Lubis bersama Kadis PUPR Sumut Hendra Darmawan Siregar saat melakukan konferensi pers di ruang Dekranasda lantai 1 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Sumut, Senin (22/9/2025).
Diskominfo Sumut / Fahmi Aulia
MEDAN – sadamanews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni. Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, diharapkan bisa mengurangi kesenjangan ketersediaan rumah dan kebutuhan masyarakat (backlog).
Menurut data Dinas Perkim Sumut, backlog di Sumut sekitar 938.217 rumah tangga (9,5% dari total backlog nasional). Selain itu, masih terdapat ribuan keluarga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
“Target kita tahun ini kita bangun 15 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sampai saat ini yang sudah akad sekitar 7.028 unit,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hasmirizal Lubis saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (22/9/2025).
Sementara itu, untuk mengurangi RTLH, Pemprov Sumut menargetkan melakukan bedah rumah 400 unit tahun ini. Pemprov Sumut berharap secepatnya bisa mengentaskan masalah pemukiman kumuh Sumut terutama di kota-kota besar.
“Anggarannya Rp30 juta per RTLH, tetapi kami juga mengedepankan swakelola, jadi ada tambahan dana dari masyarakat bila memang mendapat spek tertentu,” kata Hazmi Rizal.
Kedua program ini, menurut Hazmi Rizal, akan berdampak besar pada tata ruang wilayah di Sumut, termasuk tumbuhnya kawasan perkotaan baru. Tata ruang wilayah yang baik secara signifikan akan berpengaruh pada perekonomian.
“Oleh karena itu kita perhatikan benar-benar integrasinya dengan transportasi publik, sarana prasarana dan utilitas seperti drainase, sanitasi, air bersih, jalan lingkungan dan ruang terbuka hijau,” kata Hazmi Rizal.
Hazmi Rizal Lubis berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan program rumah untuk MBR dan juga rehabilitasi RTLH. Apalagi, untuk program rumah untuk MBR saat ini pemerintah berupaya mempermudah aksesnya.
“Lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) makin mudah mengakses program ini, DP 1%, bunga flat 5%, tidak ada biaya notaris, biaya bunga 0%, BBN gratis, ini sangat membantu masyarakat,” kata Hazmi Rizal. (ril/sormin)
