CEGAH:Saut Boangmanalu saat memberi kata sambutan (atas). Bawah, foto bersama dengan peserta dan narasumber.
TOBA – Guna mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) terus gencarkan gerakan Lawan Politik Uang dengan melaporkan ke Bawaslu setiap potensi yang ada.
“Kami akan terus menyisir setiap jengkal kekuatan rakyat, kekuatan publik untuk bersama Bawaslu mencegah pergerakan politik uang pada Pemilihan Serentak 2024. Hari ini dari tempat ini kita yang berada dalam forum ini organisasi pemuda, pemilih pemuda, insan per, para tokoh agama dan masyarakat kita mulai aksi cegah dan lapor setiap potensi politik uang dilingkungan kita masing-masing. Rangkul semua saudara dan tetangga untuk ikut serta,” ujar Saut Boangmanalu Kordiv Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara saat membuka acara Rapat Dalam Kantor (RDK) sesi pertama Bawaslu Sumut yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Toba, Selasa (01/10/2024).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatra Utara Hendrik Sitanggang menyarankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya mengedepankan pencegahan.
“Bawaslu bersama dengan KPK mengedepankan pencegahan dalam membangun optimis melawan politik uang. Selama ini Bawaslupun sudah kelihatan menindak dan mencegah melalui Gerakan Tolak Politik Uang (Getolpun),” kata Hendrik saat Rapat Dalam Kantor di Kantor Bawaslu Toba, Selasa (1/10).
Dia menambahkan media sebagai corong informasi dan komunikasi berperan untuk mengedukasi masyarakat.
“Tolak ikut sebarkan pemberitaan ujaran kebencian. Dengan sistem yang baik pemilu diharapkan tetap terjaga,” tegasnya.
Senada dengan Hendrik, Saut Boangmanalu mengatakan untuk memberantas politik uang hendaknya juga harus mengedepankan pencegahan.
“Bawaslu butuh tim sukses yang bersih dan masyarakat untuk ikut memberantas politik uang. Bawaslu harus tetap optimis, terus tetap melangkah ke depan. Masyarakat yang menerima politik uang biasanya karena faktor kebutuhan hidup,” ungkapnya.
Anggota Bawaslu Toba Thomson Manurung menambahkan untuk menyukseskan Pilkada serentak dia mengajak seluruh elemen masyarakat agar berperan serta mengawasi pemilu.
“Ambil hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Bawaslu mengajak masyarakat menyukseskan pemilu. Pemilih pemula berperan untuk berhak memilih dan menolak politik uang.
Politik uang merupakan ancaman atau perusak demokrasi,” kata Thomson. (sor)
