IST/sadamanews.com
AJAK: Deputi Bidang Politik Luar Negeri (Pollugri) Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba, foto bersama dengan pejabat di Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PANGKAL PINANG – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya pendekatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural melalui partisipasi aktif masyarakat.
Kegiatan seperti edukasi dan diskusi publik untuk anak muda dan organisasi kemasyarakatan tentunya sangat dibutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Politik Luar Negeri (Pollugri) Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba, dalam sambutannya pada kegiatan “Diskusi Publik: Bahaya Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Sektor Judi Online dan Online Scam Serta Prosedur Migrasi Aman” di Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (10/7/2025).
“Edukasi terkait migrasi aman, pelatihan keterampilan kerja, dan peningkatan akses terhadap informasi lowongan kerja resmi, perlu untuk terus digaungkan, terutama kepada anak-anak muda yang sudah memasuki usia produktif bekerja,” ungkap Koba.
Tidak hanya itu, Deputi Pollugri juga menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya migrasi non-prosedural, terutama dalam konteks penipuan daring dan judi online.
Menurut data Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2021 hingga Maret 2025, terdapat 7.596 kasus WNI/PMI yang terlibat dalam jaringan kejahatan siber di Asia Tenggara. “Para korban sebagian besar direkrut melalui iklan di media sosial, grup percakapan, serta tawaran kerja yang tampak menjanjikan,” jelasnya.
“Era digital memang memberi kemudahan, tapi juga membawa risiko. Banyak anak muda Indonesia tidak sadar telah menjadi bagian dari sindikat ini,” lanjutnya.
Koba menjelaskan bahwa salah satu bentuk risiko yang didapatkan para korban. “Bentuk-bentuk eksploitasi yang mereka alami meliputi jam kerja tidak manusiawi, penahanan dokumen, denda besar, hingga ancaman fisik dan psikologis,” ungkapnya.
Deputi Pollugri berharap agar para peserta yang hadir dapat menjadi garda terdepan untuk berbagi informasi kepada sesama. “Karena sudah mengetahui bagaimana prosedur yang benar, temen-temen bisa berbagi di sekolah, kampus, sekitaran rumah masing-masing, agar tidak mudah tertipu,” harapnya.
Diskusi ini juga menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya dari Kasubdit Kawasan Asia Tenggara Direktorat Perlindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rina Komaria yang menceritakan secara langsung beberapa kasus online scam yang sudah terjadi dan penanganan dari pemerintah.
Hal lainnya juga disampaikan oleh AKBP Wahyudi selaku Kepala Bagian Wassidik Ditreskrimum dari Polda Bangka Belitung yang berbagi terkait sinergi penegakkan hukum dan pelindungan PMI non-prosedural di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Para peserta yang berasal dari mahasiswa, media, akademisi, dan LSM yang hadir juga diajak untuk mengetahui lebih dalam terkait persyaratan dan tata cara bekerja di luar negeri oleh Waydinsyah Kepala BP3MI Sumatera Selatan.
Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi interaktif dan ajakan untuk terus bersinergi dalam menghadirkan perlindungan nyata bagi para pekerja migran Indonesia, khususnya generasi muda yang rentan terhadap modus kejahatan digital. (ril/sor)
