TEMU PERS: Pemerintah Provinsi Sumut melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Basarin Yunus Tanjung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumut melakukan konferensi pers terkait Perkembangan Penanganan Bencana Alam di Sumut.
(Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)
MEDAN – sadamanews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mengebut upaya mewujudkan zero pengungsi pascabencana. Untuk itu, ribuan hunian sementara (Huntara) bagi para pengungsi hampir rampung dikerjakan.
Sebanyak 1.427 unit Huntara saat ini tengah dipercepat pembangunannya. Huntara tersebut tersebar di berbagai titik di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Selatan (Tapsel).
Saat ini, jumlah masyarakat yang masih berada di pengungsian tercatat sebanyak 909 kepala keluarga atau 3.506 jiwa. Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (25/2/2026).
Sebelumnya, beberapa titik Huntara telah dihuni masyarakat terdampak bencana. Di Lapangan Bola Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, tersedia 186 unit; Dusun Aek Latong, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok sebanyak 118 unit; Adiankoting 40 unit; Asrama Haji Pinangsori 52 unit; Lahan Balerong Pasar Tukka 12 unit; serta Lahan Rusunawa Pandan sebanyak 90 unit. Sementara itu, sejumlah titik pembangunan Huntara lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
“Dengan demikian penyediaan atau pembangunan selesai, semua akan tertampung di huntara, mudah-mudahan mereka lebaran bisa tinggal di huntara,” kata Basarin yang juga Ketua Harian Posko Tanggap Bencana Sumut.
Selain pembangunan Huntara, Pemprov Sumut juga telah menyalurkan bantuan pengganti sewa rumah kepada 313 kepala keluarga. Bantuan tersebut diberikan sembari menunggu pembangunan hunian tetap rampung.
Masih terdapat masyarakat yang akan menerima bantuan pengganti uang sewa. Bantuan ini awalnya disalurkan oleh Pemprov Sumut, kemudian dilanjutkan dengan dana tunggu hunian selama tiga bulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selanjutnya, masyarakat yang saat ini menempati Huntara akan direlokasi ke hunian tetap yang proses pembangunannya sedang berjalan.
Pemprov Sumut juga telah merampungkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi diestimasikan sebesar Rp30,5 triliun. Program ini direncanakan berlangsung mulai 2026 hingga 2028.
Basarin menambahkan, hingga saat ini masih terdapat 40 orang yang dinyatakan hilang. Meski pencarian secara masif telah berakhir, tim tetap akan melakukan pencarian apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban.
“Total korban meninggal dunia tercatat 376 jiwa. Angka ini bertambah satu setelah ditemukan korban terbaru. Sementara itu, 40 orang masih dinyatakan hilang,” kata Basarin. (ril/sormin)
