PIMPIN : Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius T. P. Hutabarat, S.Si., M.Si.saat memimpin rapat pembahasan Ranperda perubahan struktur perangkat daerah. (ist/sadamanews.com)
TAPUT – sadamanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemka ) Tapanuli Utara (Taput) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 mengenai Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Taput, Kamis (13/11/2025).
Rapat dipimpin langsung Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius T. P. Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., Sekretaris Daerah Drs. Henry Sitompul, serta Asisten Administrasi dan Umum bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah. Pemerintah daerah, katanya, telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi guna memastikan setiap unit kerja mampu beroperasi lebih ramping, sinergis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Adapun usulan penggabungan beberapa dinas meliputi Bidang Pengendalian Penduduk dan KB digabung dengan Dinas Kesehatan. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digabung dengan Dinas Sosial.
Dinas Pemuda dan Olahraga digabung dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Dinas Lingkungan Hidup digabung dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Bupati menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penyederhanaan birokrasi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Perubahan ini bukan sekadar penyederhanaan struktur, tetapi juga upaya memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih responsif terhadap tantangan pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Rapat tersebut menjadi bagian dari proses penataan ulang perangkat daerah yang diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan, mengoptimalkan sumber daya, dan mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara secara berkelanjutan. (sdn/sormin)
